Menko Darmin: Pemerintah All Out Mengenai Tax Amnesty

Pemerintah akan mengerahkan segala upaya untuk menyukseskan mengenai program tax amnesty atau pengampunan pajak. Hal tersebut disampaikan oleh Darmin Nasution selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Untuk hal tersebut, saat ini Pemerintah tengah terus menyiapkan berbagai instrumen demi menampung dana yang berasal dari luar negeri kembali ke Indonesia.

Darmin Nasution

Darmin mengungkapkan bahwa salah satu upaya instrumen yang tengah dibahas oleh Pemerintah yakni surat berharga. Instrumen tersebut disiapkan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah dana repatriasi yang nanti akan masuk kembali ke Indonesia akibat program tax amnesty ini. Dia menjelaskan bahwa kita masih menyiapkan beberapa hal yang sifatnya operasional, misalnya saja mengenai surat berharga yang berfungsi untuk menampung dana. Agar standar dan waktu prosesnya lebih cepat.

Pria kelahiran Sumatera Utara ini menilai bahwa dirinya optimis bakal mencapai target yang sudah ditentukan dalam APBN-P 2016 menyoal pendapatan negara dari tax amnesty sebesar Rp165 triliun. Kita tentunya tak boleh pesimis, terpenting semua kebijakan harus dikerjakan secara maksimal.

tax amnesty

Adapun mengenai implementasi di lapangan yang tentang berapa besaran dana repatriasi tax amnesty yang saat ini telah masuk, Darmin belum dapat menjelaskannya, lantaran belum dibahas secara spesifik dengan Dirjen Pajak dan Menteri Keuangan. Nantinya dana yang telah masuk tak akan langsung ke instrumen yang jauh, melainkan jangka pendek terlebih dahulu. Mungkin setelah satu hingga dua bulan atau lebih, barulah dipilih instrumen yang mana yang akan dimasukkan ke dalam jangka panjang, lantaran harus menempatkan dana tersebut setidaknya tiga tahun didalamnya dan seterusnya.

Darmin melanjutkan bahwa kemungkinan pada tahun kedua, tentunya setelah dana tersebut ditempatkan, mereka akan mencari investasi yang dirasa cocok. Sebab itulah, Pemerintah akan menawarkan berbagai kegiatan bahkan BUMN juga menyiapkan berbagai instrumen, termasuk didalamnya kesempatan bekerja sama dengan BUMN. Menko nantinya akan menyiapkan berbagai proyek infrastruktur yang dimana akan dapat menjadi nilai investasi sendiri, dan beberapa para investor akan bisa bekerja sama dengan Pemerintah.

Mantan Dirjen Pajak dan Gubernur Bank Indonesia menambahkan bahwa saat ini Pemerintah pusat telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, guna mempersiapkan investasi di bidang infrastruktur di berbagai daerah, agar tak berpusat di kota-kota besar saja. Tak hanya itu, bahkan kita juga mempersiapkan bidang-bidang usaha, yang dimana itu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di bidang industri manufaktur, dan pariwisata. Misalnya saja Pertamina yang menawarkan kilang.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Sebagai informasi, bahwa pada hari ini Menko telah menggelar rapat koordinasi bersama tiga kementerian. Adapun topik yang dibahas adalah terkait strategi nasional keuangan inklusif. Perlu diketahui, bahwa Indonesia termasuk dalam negara yang memiliki tingakat financial exclusion cukup tinggi. Ini berdasarkan data dari Bank Indonesia (BI). Untuk meningkatkannya, dipilih secara menyeluruh dengan menyusun suatu strategi, yang dimana disusun oleh kantor Wakil Presiden (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan/TNP2K), Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan. Strategi tersebut dinamakan Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

This entry was posted in Ekonomi and tagged , , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.